Senin, 25 Jun 2018

 

INFORMASI PENTING BAGI PELANGGAR/TILANG :

 

1. Pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang Tilang di Pengadilan Negeri Sangatta.
2. Perkara Lalu Lintas (Tilang) diputus pada hari JUMAT setiap minggunya.
3. Untuk mengetahui denda tilang, Pengadilan Negeri Sangatta memberikan fasilitas kemudahan yaitu :

  • Pelanggar cukup mengetikan NOMOR KENDARAAN atau NOMORTILANG pada fasilitas form pencarian pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
  • dan/atau pada PAPAN PENGUMUMAN di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta

4. Untuk pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti, pelanggar cukup datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sangatta.

5. Denda Tilang yang dibayarkan akan disetorkan sebagai pendapatan Negara Bukan Pajak.

6. Bagi para pelanggar wajib untuk melaksanakan Point 3 agar mendapatkan informasi yang benar tentang apakah Perkara Tilang sudah diputus atau belum oleh Pengadilan Negeri Sangatta, apabila NOMORTILANG pelanggar tidak ada dalam daftar sesuai dengan tanggal putusan yang ditentukan, maka yang bersangkutan bisa langsung menghubungi pihak terkait (Pihak Kepolisian atau DLLAJ).

 

 

 

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 kecamatan dan 131 desa, antara lain :

  1. Kecamatan Batu Ampar
  2. Kecamatan Bengalon
  3. Kecamatan Busang
  4. Kecamatan Kaliorang
  5. kecamatan Karangan
  6. Kecamatan Kaubun
  7. Kecamatan Kongbeng
  8. Kecamatan Long Masengat
  9. Kecamatan Muara Ancalong
  10. Kecamatan Muara Bengkal
  11. Kecamatan Muara Wahau
  12. Kecamatan Rantau Pulung
  13. Kecamatan Sandaran
  14. Kecamatan Sangatta Utara
  15. Kecamatan Sangatta Selatan
  16. Kecamatan Sangkulirang
  17. Kecamatan Telen
  18. Kecamatan Teluk Pandan

dengan luas wilayah keseluruhan 3.188.462 Ha.

 

Peta Wilayah Kabupaten Kutai Timur

(klik gambar untuk memperbesar)

 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
Tentang:
Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan Dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta

Di Kabupaten Kutai Timur

 

 

Lampiran

 

 

Sebagaimana disebutkan pada PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa : Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Hal ini tentunya jika persyaratan dan tahapan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.