Selasa, 21 November 2017

Penilaian: 4 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta adalah Pos Bantuan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat memperoleh informasi, konsultasi dan nasihat hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasan Kehakiman dan Peradilan Umum, yang bertujuan untuk :

1.

Meringankan beban biaya berperkara.

2.

Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum maupun dalam pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

3.

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

4.

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

 

Penerima Layan Pembebasan Biaya perkara adalah :

“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara”

 

Prosedur Pengajuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Sangatta:

1.

Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis.

2.

Untuk Tergugat/Termohon, permohonan Pembebasan Biaya perkara harus disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/termohon.

3.

Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa :

a.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

b.

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau

c.

Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4.

Panitera akan memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.

5.

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk melakukan pemerikasaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohanan dikabulkan.

6.

Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

7.

Penetapan layanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk perkara yang sama uyang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbakan ketersediaan anggaran.

 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Prosedur dan tata cara serta persyaratan untuk memperoleh Layanan Bantuan Hukum melalui POSBAKUM, silahkan mengunduh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014.